Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Materi : OJK (OTORITAS JASA KEUANGAN )

OTORITAS JASA KEUANGAN - OJK adalah singkatan dari Otorisasi Jasa Keuangan, Apakah di antara kalian ada yang tau apa itu OJK? Hem, mungkin beberapa di antara kita masih  belum mengetahui apa itu OJK. Oleh sebab itu saya akan memberikan sebuah materi pada artikel kali ini yang membahas mengenai OJK. Materi ini saya berikan berdasarkan permintaan dari adik-adik di Sekolah SMK Jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga, yang meminta kepada saya untuk membuatkan materi seputar OJK.

Dari hasil pencarian di Internet dan beberapa buku maka saya buatkan materi Seputar OJK secara Singkat dan jelas, semoga artikel ini dapat bermanfaat untuk adik adik lainnya. saya memohon maaf apabila ada kekurangan dalam materi yang akan saya berikan ini. Silahkan di pelajari dan dimanfaatkan materi yang telah saya rangkum.

Keuangan

OJK
( Otoritas Jasa Keuangan )

Pengertian

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.

Beberapa yang termasuk dalam industri jasa keuangan yang masuk dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diantaranya adalah:
  • Perbankan
  • Pasar modal
  • Asuransi
  • Dana pensiun
  • Lembaga pembiayaan
  • Dan beberapa lembaga jasa keuangan lainnya

Sejarah

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini merupakan badan independen yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan.

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan merupakan upaya pemerintah Republik Indonesia menghadirkan lembaga yang mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan sektor keuangan, baik perbankan maupun Lembaga keuangan non-bank.

Secara fungsi, lembaga ini menggantikan tugas Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bappepam-LK) serta mengambil alih tugas Bank Indonesia dalam hal pengawasan perbankan.
Setelah Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 disahkan, Presiden Republik Indonesia saat itu,  Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Juli 2012 menetapkan sembilan anggota dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan, termasuk dua anggota komisioner ex-officio dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Setelah itu, pada 15 Agustus 2012 dibentuklah Tim Transisi Otoritas Jasa Keuangan Tahap I, untuk membantu Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas selama masa transisi.
Mulai 31 Desember 2012, Otoritas Jasa Keuangan secara efektif beroperasi dengan cakupan tugas Pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank.

Setelah itu, pada 18 Maret 2013 dibentuk Tim Transisi Otoritas Jasa Keuangan Tahap II untuk membantu Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dalam  pelaksanaan pengalihan fungsi, tugas dan wewenang Pengaturan dan Pengawasan  Perbankan dari Bank Indonesia.

Per 31 Desember 2013 Pengawasan Perbankan sepenuhnya beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, sekaligus menandai dimulainya operasional Otoritas Jasa Keuangan secara penuh.
Perluasan fungsi pengawasan Industri Keuangan Non-Bank, pada 1 Januari 2015 Otoritas Jasa Keuangan memulai Pengaturan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
Otoritas Jasa Keuangan memiliki tiga tujuan (destination statement), antara lain:
  • Mewujudkan sektor jasa keuangan yang Tangguh, stabil dan berdaya saing.
  • Mewujudkan sektor jasa keuangan yang kontributif terhadap pemerataan kesejahteraan.
  • Mewujudkan keuangan inklusif bagi masyarakat melalui perlindungan konsumen yang kredibel.

Asas-asas Otoritas Jasa Keuangan

Berikut ini adalah beberapa asas dalam pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK):
1) Asas Independensi
Seperti yang telah disebutkan pada pengertian OJK, lembaga negara ini bekerja secara independen dalam mengatur jasa keuangan di Indonesia.

2) Asas Kepastian Hukum
Dalam pembentukan dan penyelenggaraan lembaga OJK berlandaskan pada hukum dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

3) Asas Kepentingan Umum
OJK dibentuk dan menjalankan tugasnya mengacu kepada kepentingan umum (konsumen). Dengan kata lain, dalam pelaksanaan tugas OJK harus melindungi dan membela kepentingan konsumen.

4) Asas Keterbukaan
OJK memberikan akses terbuka kepada masyarakat apabila ingin memberikan informasi yang jujur dan tidak diskriminatif terkait dengan adanya pelanggaran di sektor jasa keuangan.

5) Asas Profesionalisme
OJK terdiri dari individu-individu yang profesional sehingga dalam pelaksaan tugas dan wewenangnya OJK harus berlandaskan asas profesionalisme.

6) Asas Integritas
Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, OJK harus berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan norma yang berlaku.

7) Asas Akuntabilitas
Segala tindakan dan keputusan yang dilakukan oleh OJK adalah untuk kebaikan konsumen dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Tujuan

Pemerintah Indonesia berharap OJK dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan, sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. OJK juga harus mampu menjaga kepentingan nasional yang meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian dan kepemilikan di setor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif.

Tugas-tugas dan Fungsi

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan untuk sektor perbankan, pasar modal dan industri keuangan non-bank.
Selain itu, ada pula fungsi Otoritas Jasa Keuangan sebagai ujung toimbak inklusi keuangan serta perlindungan konsumen.
Dalam sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas pokok antara lain:
  1. Melakukan  penelitian dalam rangka mendukung pengaturan bank dan pengembangan sistem pengawasan bank.
  2. Melakukan pengaturan bank dan industri perbankan.
  3. Menyusun sistem dan ketentuan pengawasan bank.
  4. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan bank.
  5. Melakukan penegakan hukum atas peraturan di bidang perbankan.
  6. Melakukan pemeriksaan khusus dan investigasi terhadap penyimpangan yang diduga mengandung unsur pidana di bidang perbankan.
  7. Melaksanakan remedial dan resolusi bank yang memiliki kondisi tidak sehat sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan bank yang normal.
  8. Mengembangkan pengawasan perbankan.
  9. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbankan.
  10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner.

Selain mengatur dan mengawasi perbankan konvensional, Otoritas Jasa Keuangan juga mengatur dan mengawasi bank syariah serta unit usaha syariah pada bank umum konvensional.
Dalam sektor pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Tugas pokok Otoritas Jasa Keuangan pada sektor pasar modal antara lain:
  1. Menyusun peraturan pelaksanaan bidang Pasar Modal.
  2. Melaksanakan Protokol Manajemen Krisis Pasar Modal.
  3. Menetapkan ketentuan akuntasi di bidang Pasar Modal.
  4. Merumuskan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang Pasar Modal.
  5. Melaksanakan analisis, pengembangan dan pengawasan Pasar Modal termasuk Pasar Modal Syariah.
  6. Melaksanakan penegakan hukum di bidang Pasar Modal.
  7. Menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh OJK, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
  8. Merumuskan prinsip-prinsip Pengelolaan Investasi, Transaksi dan Lembaga Efek, dan tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik.
  9. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperolah izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK dan pihak lain yang bergerak di bidang Pasar Modal.
  10. Memberikan perintah tertulis, menunjuk dan/atau menetapkan penggunaan pengelola statuter terhadap pihak/lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal dalam rangka mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat dan sektor jasa keuangan.
  11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner.

Pelaku pasar modal yang mencakup pengawasan Otoritas Jasa Keuangan ini antara lain, perusahaan efek, wakil perusahaan efek, pengelolaan investasi, emiten dan perusahaan publik, Lembaga dan profesi penunjang pasar modal serta pasar modal syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang dibuat untuk sektor pasar modal juga mencakup hal yang paling terkecil. Misalnya, POJK Nomor 29/POJK.04/2017 tentang laporan Wali Amanat atau POJK Nomor 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.

Selain itu, pada sektor pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan juga mengatur dan mengawasi mengenai pasar modal syariah serta produk-produk pasar modal syariah.
Dalam sektor industri keuangan non-bank, fungsi pokok Otoritas Jasa Keuangan antara lain:
  1. Menyusun peraturan di bidang IKNB.
  2. Melaksanakan protokol manajemen krisis IKNB.
  3. Melakukan penegakan peraturan di bidang IKNB.
  4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK dan pihak lain yang bergerak di IKNB.
  5. Menyiapkan rumusan kebijakan di bidang IKNB.
  6. Melaksanakan kebijakan di bidang IKNB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  7. Melakukan perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang IKNB.
  8. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang IKNB.
  9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner.
Cakupan industri keuangan non-bank yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ini sangatlah luas. Sektor ini meliputi asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, pegadaian, lembaga jasa keuangan khusus, jasa penunjang industri keuangan non-bank dan perusahaan-perusahaan keuangan non-bank syariah.

Saat ini industri keuangan non-bank yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan bertambah satu, yakni financial technology atau fintech. Sektor ini memang menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan sebab perkembangannya tergolong sangat pesat.
Peran penting Otoritas Jasa Keuangan dalam mendorong fintech semakin diperkuat dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam keterangan resminya, Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso menyatakan, POJK mengenai fintech dikeluarkan karena Otoritas Jasa Keuangan tidak menafikan kemajuan teknologi di industri keuangan digital.  Sehingga, diperlukan peraturan yang mampu memayungi industri fintech sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.
Dalam POJK No. 13/POJK.02/2018, Otoritas Jasa Keuangan telah menyusun semua hal yang diperlukan bagi industri fintech, antara lain:
  1. Mekanisme pencatatan dan pendaftaran fintech.
  2. Mekanisme pemantauan dan pengawasan fintech.
  3. Pembentukan ekosistem fintech.
  4. Membangun budaya inovasi.
  5. Kewajiban perlindungan data konsumen.
  6. Kewajiban bagi perusahaan fintech menjalankan manajemen resiko yang efektif.
  7. Penyelenggara fintech wajib ikut serta dalam meningkatkan inklusi dan literasi keuangan.
  8. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar industri, pemerintah, akademisi dan innovation hub yang lain.
  9. Fintech wajib menjalankan prinsip dasar perlindungan konsumen.
  10. Fintech wajib untuk menerapkan prinsip transparansi.
  11. Penyelenggara fintech wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.

POJK No. 13/POJK.02/2018 bisa dikatakan sebagai payung hukum yang lengkap dan menyeluruh dari Otoritas Jasa Keuangan untuk industri fintech. Namun, sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan sudah merintis dengan POJK 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Wewenang

Sama seperti lembaga lainnya, OJK-pun memiliki wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan mengelompokkan menjadi 4 aspek meliputi:
1) Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank:
  • Perizinan pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, pencabutan izin usaha bank.
  • Kegiatan usaha bank: sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa.
2) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank:
  • Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan, modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio peminjaman terhadap simpanan, dan cadanga bank.
  • Laporan bank terkait dengan kesehatan dan kinerja bank.
  • Sistem informasi debitur.
  • Pengujian kredit.
  • Standar akuntansi bank.
3) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank: manajemen resiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah.

4) Pemeriksaan bank.
Wah, peran OJK sangat besar ya dalam perekonomian Indonesia dalam melakukan pengaturan dan pengawasan lalu lintas sektor jasa keuangan di Indonesia agar selalu lancar.

Dwi Oni
Dwi Oni Hallo, Nama Saya Oni Dwi Junaedi, Saya Blogger Asal Pemalang. Saya memulai kegiatan Bloger sejak tahun 2018. Semoga Blog ini dapat terus berkembang.

Post a Comment for "Materi : OJK (OTORITAS JASA KEUANGAN )"